Latest Posts

Ujudkan Kepuasan Masyarakat, Satu Tahun Terakhir Satu Persatu Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Terealisasi.

Tue, 05 May 2026 21:37:57 +0700

ADVERTORIAL PEKANBARU | 5 Mei 2026

PEKANBARU – RIAUERABARU.COM - Upaya konkret dilakukan sejak 2025, dengan mengerahkan seluruh OPD di bawah kepemimpinan Walikota Agung Nugroho dan Wakil Walikota Markarius Anwar, satu persatu arah pembangunan Kota Pekanbaru mulai menunjukkan pola yang lebih maju dan berdampak langsung bagi masyarakat. Berbagai program yang sebelumnya dirancang kini mulai terealisasi dalam bentuk kebijakan konkret.

Fokus pembangunan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyatu dalam visi besar menjadikan Pekanbaru sebagai kota bersih, sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

“Sejak awal kami berkomitmen bahwa setiap program harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar rencana, tapi benar-benar diwujudkan secara bertahap dan terukur,” ujar Agung Nugroho.

Salah satu kebijakan yang langsung dirasakan warga adalah perbaikan jalan rusak, dan penyesuaian tarif parkir kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan harian masyarakat.

disektor jalan, Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menjadikan perbaikan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama pembangunan pada tahun 2026.

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru memfokuskan program kerja pada pembenahan jalan dan drainase guna meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menyatakan, kondisi jalan rusak di Pekanbaru masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara berkelanjutan.

Jumlah ruas jalan berlubang yang cukup besar menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan fasilitas umum, khususnya jalan-jalan yang menjadi jalur utama aktivitas warga.

"Jumlah jalan berlubang di Kota Pekanbaru masih sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas sumber daya aparatur yang ada," ucap Agung, Selasa (6/1/2026).

"Oleh karena itu, perbaikan jalan tetap menjadi fokus utama karena akses yang baik merupakan kebutuhan mendasar dan kenyamanan masyarakat harus diutamakan," tegasnya.

Selain perbaikan jalan, Pemko Pekanbaru juga menaruh perhatian serius pada pembenahan sistem drainase sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

Di samping itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Menanggapi target perbaikan jalan sepanjang 100 kilometer dalam satu periode kepemimpinan, Agung menegaskan, capaian tersebut sangat bergantung pada tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Di sektor lingkungan, Pemko Pekanbaru menggencarkan gerakan “Serbu Sampah” dengan membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di 83 kelurahan.

Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal juga diperketat sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tertib.

Masalah banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik ditangani dengan pendekatan terintegrasi. Pemerintah kota mencatat telah melakukan intervensi di 20 titik rawan banjir.

Normalisasi sungai dilakukan sepanjang 78,2 kilometer, sementara perbaikan drainase dan daerah aliran sungai (DAS) mencapai 109,5 kilometer. Upaya penghijauan juga diperkuat dengan penanaman 15 ribu pohon.

“Masalah klasik seperti banjir dan sampah kami tangani dengan pendekatan sistematis, tidak lagi parsial. Ini butuh waktu, tapi progresnya sudah terlihat,” jelas Agung.

Di sektor pendidikan, Pemko meluncurkan program beasiswa dari jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi para hafiz Al-Qur’an.

Program Zero Putus Sekolah juga mencatat capaian dengan menjaring 1.778 anak, di mana 757 di antaranya telah kembali bersekolah.

Sementara di bidang kesehatan, layanan pemeriksaan gratis dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan untuk pelajar serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Di sektor budaya, Pekanbaru berhasil meraih juara dua MTQ tingkat Provinsi Riau serta sukses menggelar MTQ ke-57 tingkat kota.

Pekanbaru menunjukkan satu hal yang jelas, yakni arah pembangunan bergerak lebih terstruktur, pelayanan publik makin mendekat ke warga, dan tata kelola kota mulai dibenahi secara menyeluruh.

Komitmen itu diawali dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan harian warga, seperti :

1. Penurunan tarif parkir kendaraan bermotor;
2. Sektor lingkungan, Gerakan Serbu Sampah digulirkan dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS)
yang dibentuk di 83 kelurahan.
3. Penindakan terhadap pelaku pembuang sampah ilegal;
4. Penertiban 175 tiang reklame.
5. Pelayanan publik melalui kehadiran Mobil AMAN berupa layanan administrasi kependudukan.
6. Pengendalian banjir dilakukan dengan penanganan 20 titik rawan, normalisasi sungai
sepanjang 78,2 kilometer, drainase, dan DAS sepanjang 109,5 kilometer.
7. Penanaman 15 ribu pohon memperkuat visi Pekanbaru Green City yang berkelanjutan.
8. Solidaritas juga ditunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui bantuan tunai dan sembako masing?masing senilai Rp 3 miliar dan Rp 1,5 miliar.
9. Beasiswa S1 hingga S3, termasuk bagi Hafiz Al-Qur’an,
10. Program Zero Putus Sekolah berhasil dapat menjaring 1778 anak dengan berbagai latar permasalahan dan mengembalikan 757 anak ke bangku pendidikan.
11. Menanggulangi kendala ijazah yang tertahan dan membantu perlengkapan sekolah.
12. Guna menyukseskan wajib belajar 13 tahun pemerintah kota Pekanbaru telah mewujudkan pemenuhan 1 PAUD 1 Kelurahan dengan menginterasikan pada layanan posyandu serta meningkatkan kompetensi kader dengan mengadakan pelatihan kader posyandu yang
menjadi bagian dari strategi menekan angka stunting dan memperkuat kualitas generasi mendatang.
13. Pemeriksaan kesehatan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
14. Dalam bidang prestasi dan penguatan identitas budaya turut mewarnai perjalanan setahun kepemimpinan Agung, Pekanbaru meraih Juara 2 MTQ Tingkat Provinsi Riau dan sukses menyelenggarakan MTQ ke-57 tingkat kota.

15. Festival Kreatif Budaya Melayu digelar untuk menghidupkan nilai kultural sekaligus mendorong UMKM.
16. Gaya hidup sehat didukung melalui Event Lari Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hang Tuah.
17. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan lewat Program Rp 100 Juta per RW, sementara pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu, serta pemberian tunjangan kinerja ke-14 memperkuat kapasitas aparatur.
18. Perbaikan infrastruktur tercatat melampaui target. Lebih dari 42 kilometer jalan diperbaiki, 42 halte diremajakan, lampu penerangan dipasang, dan wifi gratis dihadirkan di sejumlah titik.
19. Bazaar Pangan Murah berlangsung di 50 lokasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
20. Dari sisi tata kelola, utang warisan senilai Rp 467 miliar berhasil dilunasi, masuk investasi baru, dan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diselesaikan hanya dalam satu jam.
21. Sebagai Bentuk komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho secara resmi meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112;
22. Dalam bidang lingkungan, Kota Pekanbaru menapaki babak baru dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi.
23. Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menerima penghargaan peringkat dua nasional pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.

*AKSELERASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN PEMBANGUNAN PEKANBARU
PSN Nasional
1. Makan Bergizi Gratis Terdapat 27 dapur umum MBG. Satu dapur umum menyiapkan sekitar 3.000-3.500 porsi MBG per hari.
2. Koperasi Merah Putih Sebanyak 83 koperasi yang berbadan hukum di setiap kelurahan. Digitalisasi Pendidikan Program digitalisasi Pendidikan masih berlangsung. Salah satu contoh mendapat smartboard atau papan tulis pintar di sekolah negeri Kota Pekanbaru. Sekolah Rakyat Pembangunan fisik masih dalam tahap persiapan dan lahan sudah tersedia. Siswa sudah mulai bersekolah di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru milik Kementerian Sosial.
3. Pengentasan Kemiskinan Intervensi menghapus kemiskinan ekstrem dan mendorong pengembangan UMKM sebagai alat penekan angka kemiskinan.
4. Pengelolaan Sampah Terpadu Mengembangkan sistem pengelolaan sampah pengangkutan dan pengurangan timbulan sampah melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di setiap kelurahan.
5. Pembangunan Rumah Swadaya Membangun 42 unit rumah layak huni baru dan rehabilitasi 12 unit rumah.
6. Pembangunan Gas Kota Memiliki 20 ribu sambungan rumah jaringan gas.(adv/pku)

di lepas Bupati, Sebanyak 257 Calon Jemaah Haji Siak Bertolak menuju Batam

Mon, 04 May 2026 10:27:21 +0700

SIAK - riauerabaru.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Siak, Senin 4 Mei 2026, memberangkatkan 257 Calon Jemaah Haji (CJH) menuju Embarkasi Batam. Sebanyak 257 CJH asal Kabupaten Siak terdiri dari 118 laki-laki dan 138 perempuan. Mereka bertolak sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kapal ferry.

“Keberangkatan CJH hari ini tidak disertai acara pelepasan secara seremonial, karena sebelumnya telah dilaksanakan pelepasan oleh Bupati Siak di Masjid Al-Fatah,” kata Kepala Kemenhaj Siak, Zubir Efendi.

Ia menjelaskan, kondisi seluruh CJH saat ini dalam keadaan sehat. Para jemaah yang berangkat menuju Jeddah mayoritas tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 12, sementara sebagian lainnya masuk dalam kloter berbeda, yakni Kloter 4 sebanyak 1 orang, Kloter 5 sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), serta Kloter 18 sebanyak 3 orang (1 laki-laki dan 2 perempuan).

Bupati Siak, Afni Zulkifli, juga ikut mengantar rombongan calon jemaah haji. Ia tampak mengecek kondisi CJH serta menyapa dan berinteraksi langsung dengan para jemaah di dalam kapal serta mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah.

“Bapak Ibu, jagalah kesehatan. Kami doakan seluruh jemaah agar diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah serta kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.

Bupati Afni mengatakan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik, sehingga para jemaah diminta menjaga kondisi tubuh selama berada di Tanah Suci.

“Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan stamina. Aspek kesehatan, pola makan, dan waktu istirahat yang cukup menjadi hal penting untuk diperhatikan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Siak memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, termasuk dukungan transportasi laut dari Tanjung Buton menuju Batam sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.(nt/rd)

Lantik 7 Pejabat, Wako Pekanbaru Agung Pesan Langusung Bekerja Sesuai Program.

Mon, 04 May 2026 09:52:19 +0700

PEKANBARU - riauerabaru.com - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (4/5/2026).

Pelantikan berlangsung di aula lantai 6 gedung utama Komplek Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya. Ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah camat yang jalani pelantikan.

Wako Agung memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Wako Agung turut didampingi Pj Sekretaris Daerah, Ingot Ahmad Hutasuhut dan sejumlah kepala OPD lainnya.

"Untuk pejabat yang baru dilantik, kami mengucapkan selamat dan segera menyesuaikan pada posisinya yang baru," ucap Wako dalam sambutannya.
Wako juga menekankan, agar pejabat yang baru saja dilantik agar segera dapat bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat.

Ia menekankan agar pelayanan kepada masyarakat diutamakan. Menurutnya momen pelantikan ini sebagai bentuk semangat baru untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kota Pekanbaru.

Pejabat yang dilantik juga sudah melewati serangkaian tes melalui skema manajemen talenta.
Ia menyebut, penerapan manajemen talenta ini disesuaikan dengan kebutuhan dan bisa kapan saja. Manajemen talenta tergantung pada kebutuhan OPD.
Adapun pejabat yang dilantik di antaranya:

1. Ardiansyah Eka Putra - Kepala Diskominfo Pekanbaru
2. Yurika Eriandani - Sekretaris Satpol PP
3. Abdul Rahman - Camat Tenayan Raya
4. Tengku Ardi Dwisasti - Camat Marpoyan Damai
5. Pon Riswandri - Camat Pekanbaru Kota
6. Defna Leony - Camat Bukit Raya
7. Safari Trishartanto - Kasubag Umum PUPR.(rd)

Sengaja mempersulit Persyaratan, Diskominfo Inhu diduga Ingin Matikan Pertumbuhan Media Kecil.

Sat, 25 Apr 2026 19:32:05 +0700

INDRAGIRI HULU – riauerabaru.com – Banyaknya persyaratan yang di terapkan dalam kerjasama publikasi media di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menjadi sorotan dan banyak pihak berangapan sengaja ingin mematikan pertumbuhan perusahaan Pers atau media. Pada hal regulasi kerja sama media itu tidak wajib dan rumit dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah lewat media.

Hal tersebut di sampaikan salah satu pimpinan perusahaan Pers online kepada wartawan, Jumat (24/4). Menurutnya, kebijakan kerja sama media dengan pemerintah tidak ada mewajibkan harus di persulit dengan mengantongi salah satunya terdaftar dewan pers, dan UKW. Hal tersebut jelas menghambat gerak dan pertumbuhan media kecil dan lokal.

“Seharusnya untuk kerjasama itu cukup perusahaan itu berbadan hukum, melaporkan pajak. Kalau pun itu ada syarat UKW dan terdaftar dewan pers hanya sebagai data tambahan atau pendukung. Bukan sabagai syarat baku sehinga media yang ingin kerjasama menjadi tersingkirkan, hal ini yang harus di pikirkan oleh pemerintah Inhu,”tegasnya.

Namun, tambahnya. Persyarat tambahan seperti UKW dan Terdaftar ke dewan Pers ini hanya akal akalan Pemerintah daerah saja seperti Inhu ini yang ingin menyingkirkan media kecil dan tidak mendukung pertumbuhan demokrasi lewat Pers ini sehingga menyulitkan dengan cara perbanyak persyaratan.

“Toh, nyatanya tidak semua daerah mengunakan persyaratan Dewan Pers atau UKW kan? Artinya tidak ada kata wajib disitu. Kalau persyaratan itu baku dan wajib sebagaimana ada tertera dalam UU Pers atau himbauan dari Dewan Pers tidak persoalan. Namun hal itu tdak ada, malah Dewan Pers ada memberitakan tidak mewajibkan pemerintah mengunakan syarat tersebut,”tegasnya.

Semua perusahaan pers yang ada saat ini, Lanjutnya lagi. Bukan tidak ingin mendaftarkan ke dewan pers dan mengikuti UKW. Namun untuk memenuhi hal tersebut sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya. Terkecuali untuk dewan pers itu ada kantor cabang di setiap daerah maka bisa di daftarkan setiap persuahaan pers.

“Dewan Pers itu berada di Jakarta, untuk ke sana saja tentu membutuhkan biaya bolak balik kesana. Kecuali ada pemerintah Inhu yang membiayai perusahaan pers untk mendaftarkan kesana banyak nanti perusahaan pers yang mendaftarkan itu nanti. Termasuk biaya ikut tes UKW ini.”bebernya.

*Dalih Pergub dan Pertanyaan Keadilan

Pihak Diskominfo Inhu saat di hubungi menyebutkan telah menjalankan kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau regulasi turunan daerah. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Diskominfo Inhu saat dihubungi oleh pihak media.

Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha media, terutama terkait asas keadilan dan pemerataan.

“Apakah benar regulasi ini untuk meningkatkan kualitas, atau justru membatasi media kecil? Kenapa daerah lain bisa lebih fleksibel, sementara di Inhu sangat ketat?” ungkapnya.

Secara regulasi, kerja sama media memang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dapat diatur melalui peraturan kepala daerah. Namun, prinsipnya harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

*Tidak Wajib Verifikasi Dewan Pers

Dalam perspektif hukum, kewajiban verifikasi Dewan Pers kerap menjadi perdebatan. Sejumlah pihak menilai bahwa verifikasi tersebut bukan syarat mutlak untuk menjalankan usaha pers.

Bahkan, dalam kajian hukum yang berkembang, perusahaan pers cukup berbadan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memaksa verifikasi sebagai syarat legalitas media. (Jendela Indonesia News)

Dengan demikian, kebijakan yang menjadikan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat utama kerja sama dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap media yang baru berkembang.

*Standar Ideal vs Realita Lapangan

Di sisi lain, Dewan Pers memang mendorong peningkatan profesionalisme media, termasuk melalui verifikasi perusahaan pers dan sertifikasi wartawan. Hal ini bertujuan menjaga kualitas jurnalistik dan mencegah penyalahgunaan profesi. (dewanpers.or.id)

Namun, dalam implementasinya, banyak media kecil yang masih dalam tahap berkembang belum mampu memenuhi seluruh standar tersebut.

Kondisi ini menimbulkan dilema: antara menjaga kualitas media dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha pers lokal.(rd)

Tabir Misteri Soal Kasus SPPD Fiktif di DPRD Rohil Belum Tuntas Hingga Kini.

Wed, 22 Apr 2026 10:47:06 +0700

PEKANBARU - riauerabaru.com - Tabir Misteri soal penanganan dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif masal di Sekretariat Dewan Rohil, ke tahap penyidikan. Namun hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Peningkatan status itu dilakukan setelah penyidik meyakini adanya peristiwa pidana dalam perkara yang terjadi tahun 2017 lalu tersebut. Itu diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan pada 6 Mei 2021 lalu.

Menyikapi hal itu, Lembaga DPW Satgasus KPK Tipikor Riau, menduga ada hal yang besar di balik tabir misteri itu yang terkesan penegak hukum di Riau Mandul dan tidak berdaya dalam mengungkap kasus SPPD Fiktif masal yang menghabiskan uang Negara Miliaran rupiah. pada hal semua pristiwa itu sudah jelas kerugian Negara dan sudah banyak pihak yang diminta keterangan, namun tetap perkara tersebut belum ada yang terungkap tersangkanya.

"sudah berjalan hampir 10 tahun bergulir kasus SPPD fiktif masal Rohil ini mangkrak, tapi masih belum ada tersangkanya. ada misteri apa di balik SPPD Fiktif di DPRD Rohil ini."terang Sekretaris DPW Satgasus KPK Tipikor Riau, Artudianto. Selasa, (21/4) di Pekanbaru.

Menurutnya, kasus SPPD Fiktif di DPRD Rohil ini sudah pernah di Praperadilan berkali kali oleh Farmasi Riau. namun tetap juga penegak hukum di Riau belum memperjelaskan perkara tersebut. pada hal masyarakat Riau sudah menunggu perkara tersebut bergulir kepengadilan.

"Kita akan suratkan persoalan ini ke Mabes Polri dan Preside RI. kita tidak ingin perkara ini hilang begitu saja,"tegas nya.

Sebelum nya, Tiga anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Hal ini terkait pengusutan dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan Rohil.

Penanganan perkara tersebut diketahui masih dalam tahapan penyelidikan, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan dimintai keterangannya.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto membenarkan pemeriksaan tiga anggota legislatif di Kabupaten Rohil.Dia menyebutkan, prosesklarifikasi terhadap mereka dilakukan di Ditreskrimsus, “Hari ini ada tiga anggotaDPRD Rohil, dilakukan pemeriksaan,” ujar Sunarto,Selasa (9/10/2025)siang.

Adapun ketiga wakil rakyat yang dimintai keterangannya diketahui bernama Af , Rusmanita dan Jerli Silalahi. Mengenai ini, Sunarto tak menampiknya, pemeriksaan masih berlangsung. “Diperiksa terkait dugaan korupsi di DPRD Rohil,” ungkap mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara kala itu.

Untuk diketahui, pengusutan perkara tersebut menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Rohil 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Temuan dalam LPH itu, ada dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota dewan tanpa didukung surat pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Terhadap kondisi ini maka,satu persatu anggota legislatif Rohil telah mengembalikan uang SPPD tersebut ke Inspektorat dan disetorkan ke kas daerah. Meski berapa besarannya belum diketahui.

Dariinformasi yang di himpun, pada Maret 2017 lalu, SetwanRohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Lalu,penggunaan uang pajak reses II oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohilatas nama Firdaus selaku pengguna anggaran sebesar Rp356.641.430. Namun dana itu telah disetorkan ke kas daerah. Kemudian penggunaan uang pajak reses III oleh Sekwan atas nama Syamsuri Ahmad sebesar Rp239.105.430 dengan modus tidak disetorkan.

Selanjutnya, terhadap anggaran dilakukan ganti uang (GU) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.064.023.000 diperuntukkan membayar utang kepada Lisa atas perintah Syamsuri, dan Rp1.100..331.483 untuk pembayaran utang kepada Syarifudin. Penggunaan GU tersebut belum ada pertanggungjawabannya.

Untuk mengungkap kasus ini, sebanyak 43 PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Rohil telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka adalah, pengguna anggaran (PA) periode Januari - Juni 2017 berinisial SA, dan PA priode Juni - November 2017 berinisial FR.

Lalu,Bendahara Pengeluaran periodeJanuari - Juni 2017 berinisalRJ, Bendahara Pengeluaran periode Juni - November 2017 berinisial PS, serta Bendahara Pengeluaran periode November - Desember 2017 berinisial AS. Sisanya adalahsebanyak 38 orang saksi selakupejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tahun 2017.

Catatan :

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atau biasa juga disebut perjalanan dinas termasuk dalam kelompok belanja langsung, dimana belanja tersebut dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintahan.

Kelompok belanjalangsung dari suatu kegiatan dibagimenurut jenis belanjayang terdiri dari:

belanja pegawai;

untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

belanja barang dan jasa; dan

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/g udang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai

*belanja modal.

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdapat ketentuan untuk penganggaran belanja langsung perjalanan dinas yaitu:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevandengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeridan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikanuntuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacupada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Pertanggung jawaban perjalanan dinas sebagaimana diuraikan diatas harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

*Pasal 132 ayat:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Selain itu, azas umum penatausahaan keuangan daerah, dalam Pasal 184 Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

*Pasal 184 ayat:

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fungsi pengendalian internal secara berjenjang/berlapis, dimana penatausahaan keuangan bagi orang atau badan yang menerima serta membelanjakan uang APBD dalam hal ini dana perjalanan dinas haruslah mempertanggungjawabkan pengeluaran atau belanja tersebut dengan bukti yang lengkap dan sah untuk selanjutnya bukti tersebut

akan ditatausahakan, diverifikasi dan disahkan oleh pejabat-pejabat yang diberi kewenangan untuk itu dan pejabat-pejabat yang diberi kewenangan tersebut bertanggungjawab secara material atas kebenaran suatu pengeluaran atau belanja dari APBD.

Secara material mengandung makna bahwa suatu kegiatan tersebut telah dilaksanakan, nyata ada dan bukan kegiatan fiktif.

Secara normatif, pejabat-pejabat yang diberi kewenangan yang disebut diatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pasal 10, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja;
melaksanakan anggaranSKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutangyang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporankeuangan SKPD yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja OPD untuk bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Sedangkan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

*Tugas PPTK diaturdalam Pasal 12 ayat (5), PPTK mempunyaitugas mencakup:

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dokumen anggaran dalam huruf c tersebut, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait denganpersyaratan pembayaran sesuai mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPTK termasuk juga dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Selanjutnya dalam pengelolaan anggaranbelanja yang termuatdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka dibutuhkan fungsi verifikasi dan/atau pengesahan atas setiap pengeluaran belanja yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dimana dalam praktik pengelolaan keuangan daerah di pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

Fungsi PPK tersebut tidak lain adalah untuk menjalankan fungsi pegawasan anggaran dari Pengguna Anggaran.

Tugas PPK, sesuai Pasal 13ayat (2) yaitu:

Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaanbarang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
Melakukan verifikasi SPP;
Menyiapkan SPM;
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pasal 221, Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, kepala sub bagian keuangan selaku PPK berkewajiban:

Meneliti kelengkapan dokumen laporanpertanggungjawaban dan keabsahanbukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantumdalam ringkasan per rincian obyek;
Menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian obyek;dan
Menguji kebenaran sesuai denganSPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. (S.: riau.bpk.go.id)

Saksi Komisaris Tiswarni Sebut Afrizal Sintong Perintahkan Tetap Tandatangan RKA.

Wed, 22 Apr 2026 10:41:45 +0700

Pekanbaru - riauerabaru.com – Sidang perkara tindak pidana korupsi BUMD Rokan Hilir dengan terdakwa Rahman selaku Eks Direktrur Utama PT.Sarana Pembangunan Rokan Hilir/SPRH pada tahun 2023 digelar di Pengadilan Negeri/PN Pekanbaru, Selasa, (21/4).

Sidang yang dipimpin oleh Jonson Parancis selaku Hakim Ketua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU.

Dalam persidangan salah seorang saksi eks Komisaris Utama PT.SPRH Tiswarni dalam persidangan menceritakan pada Rapat Kerja dan Anggaran/RKA pada tahun 2025 ia tidak melakukan tanda tangan.

Dua Eks Petinggi BUMD Riau PT.SPR di Tuntut JaksaMajelis Hakim Lanjutkan Perkara Korupsi eks Direktur PT.SPRH Rahman

“Karena saya menila Direktur PT.SPRH yaitu terdakwa tidak melaksanakan aturan dan mekanisme Perusahaan dalam pelaksanaannya,”terang Tiswarni.

Dalam persidangan tersebut tampak sepertinya Tiswarni mencurahkan isi hati dan kekecewaannya terhadap Management PT.SPRH yang di kelola oleh terdakwa Rahman.

“Apapun yang dilakukan Rahman selaku Direktur Utama PT.SPRH tidak pernah menyampaikan kepada Direksi ataupun Komisaris yang ada di PT.SPRH,”sebut Tiswarni.

Sambung saksi Tiswarni menjelaskan pada waktu itu kami disodorkan kembali untuk menandatangi hasil Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS,

”Dikarenakan kami tidak pernah ikut dalam rapat RUPS tersebut,tentunya saya tidak mau menandatangi hasil dari RUPS itu,sehingga Rahman menggembrak meja,”ungkapnya.

“Akhirnya pada malam hari,kami menemui Pemegang Saham PT.SPRH yang waktu itu dijabat oleh Afrizal Sintong selaku Bupati Rokan Hilir.Pak Bupati memerintahkan kami untuk segera menandatangi,”jelas Tiswarni.

Lanjut Tiswarni Pak Afrizal Sintong katakan tanda tangani saja,nanti Rahman akan saya tegur,ini untuk kelangsungan PT.SPRH agar berjalan.

“Kami juga sampaikan ke Pak Bupati bahwasanya Rahman selaku Direktur Utama PT.SPRH sempat menggembrak meja dihadapan kami sebagai direksi dan kami minta Rahman untuk diganti,”ucapnya.

“Bupati Afrizal Sintong pada saat itu langsung menghubungi Rahman dan menanyakan kenapa harus gebrak gebrak meja.Tak lama berselang tiba-tiba datang Khairuddin (Sekertaris PT.SPRH) membawa RKA yang diserahkan kepada Bupati,”kata Tiswarni.

Tambahnya pada saat itu Bupati meminta saya untuk tetap tanda tangan hasil RKA,namun saya katakan kepada Bupati nanti saja.

Namun atas keterangan saksi Tiswarni tersebut terdakwa membantah dikarenakan pada saat rapat Tiswarni menyebut nyebut nama orang tua terdakwa hingga ia spontan menggebrak meja.(rd)

Sekwan DPRD Pekanbaru dan dua Anggotanya jadi saksi di Sidang Terdakwa Jhonny Andrean.

Mon, 13 Apr 2026 21:33:14 +0700

Pekanbaru - riauerabaru.com - Hakim Ketua Jhonson Perancis Simanungkalit dengan hakim anggota Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung dan Yosi Astuty kembali menyidangkan perkara tindak pidana perintangan penyidikan Surat Perintah Perjalanan Dinas DPRD Kota Pekanbaru, Senin, (13/4).

Dalam persidangan tersebut, hakim awalnya menghadirkan dua saksi untuk diminta kesaksiannya, yakni Ima Loveyanti sebagai Staf Administrasi di Sekwan DPRD Pekanbaru dan Nur Fadhilah Samsul yang bertugas sebagai sekuriti di DPRD Pekanbaru.

Kemudian Sekretaris Dewan DPRD Kota Pekanbaru Hambali Nanda Manurung baru memberikan kesaksian setelah kedua saksi tersebut selesai diperiksa. Sementara dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadir Arman Halim dan terdakwa Ajudan Sekwan, Jhonny Andrean.

Berdasarkan kesaksian Ima Loveyanti, terungkap alur aliran dana tiket yang melibatkan sosok bernama "Ipo" dari pihak agen perjalanan (travel). Ima menjelaskan bahwa koordinasi terkait tiket perjalanan dinas dilakukan oleh Jhonny dengan Ipo.

Fakta persidangan mengungkap bahwa tagihan tiket tersebut biasanya ditalangi atau dikelola terlebih dahulu oleh Jhonny sebelum diserahkan kepada saksi untuk diproses lebih lanjut.

Selain soal stempel, persidangan juga membongkar praktik ketidaksesuaian durasi perjalanan dinas. Saat ditanya hakim mengenai adanya personel yang tetap dibayarkan meski tidak mengikuti perjalanan secara penuh, saksi memberikan penjelasan yang cukup gamblang.

"Ada yang pernah tidak ikut perjalanan dinas tapi tetap dibayarkan?. "Perjalanan kan biasanya 3 hari, tapi kadang diikuti cuma 1 hari atau 2 hari, di hari kedua atau ketiga (sudah kembali)" ungkap Ima.

Saksi juga menjelaskan bahwa terkadang sebuah perjalanan dinas dijadwalkan secara resmi selama 3 hari. Namun pada praktiknya, perjalanan tersebut hanya diikuti selama 1 atau 2 hari saja oleh oknum terkait, namun administrasi tetap menunjukkan durasi penuh.

Soal peranan Jhonny Andrean menalangi pembayaran tiket tersebut pun dibenarkan oleh Hambali. Untuk diketahui Jhonny Andrean ini adalah sepupu kandung Hambali Nanda Manurung.

Dia dipercaya mengurus administrasi di ruangan Hambali Nanda Manurung. Bahkan sejak Hambali Nanda Manurung menjabat sebagai Sekwan DPRD Pekanbaru terdakwa Jhonny diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas di gedung wakil rakyat tersebut.

Hingga kini, persidangan masih terus mendalami apakah puluhan stempel instansi yang ditemukan tersebut digunakan sebagai alat untuk memuluskan praktik SPPD fiktif yang merugikan keuangan negara di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru.(rd/s: antara)

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Lantik 29 Pejabat Eselon II, III dan IV

Fri, 17 Apr 2026 21:41:56 +0700

PEKANBARU - riauerabaru.com - Sebanyak 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru jalani pelantikan. Pelantikan berlangsung di Aula lantai 6 Komplek Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya, Jumat (17/4/2026) sore.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, memimpin langsung prosesi pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, dan pengawas ini.

Pejabat yang dilantik ada menduduki jabatan dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dua camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala seksi.

"Saya mengucapkan selamat kepada yang dilantik. Ini untuk penyegaran organisasi, untuk memotivasi dan lebih semangat lagi," kata Wako Agung dalam sambutannya.

Rotasi di lingkungan Pemko Pekanbaru, dikatakan Agung merupakan hal yang biasa. Rotasi yang dilakukan merupakan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru saat ini perlu kerja cepat dalam rangka peningkatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang juga cepat dan inovatif.

"Hari ini tantangannya cukup berat, bukan cari duit untuk wali kota, tapi menjaga pemimpinnya supaya tidak tersandung hukum," jelasnya.

Adapun pejabat yang dilantik di antaranya:

1. Masykur Tarmizi, Kadishub

2. Desherianto, Kasatpol PP

3. Mirwansyah, Camat Rumbai Barat

4. M Yunan, Sekretaris Bapenda

5. Fauzan, sekretaris Dinas Pertanahan

6. Media Nova, Camat Sail

7. Hendra Putra, Kabid Ideologi Kesbangpol

8. Fakhruddin, Kabid Ketahanan Ekonomi Kesbangpol

9. Mus Alimin, Kabid Pelayanan Kesehatan Diskes Pekanbaru

10. Yunilawati, Kabag TU RSD Madani

11. Itang tarsana, Kabid Pasar Disperindag

12. Zul Edi, Kabid Cipta Karya PUPR

13. Ilham Akbar, Sekretaris Kesbangpol

14. Sutra Yogi, Kabid Pembinaan Disnaker

15. Supari, Kabid Sarana Prasarana Dispora

16. Chaidir, Kabid Air Minum dan Penyehatan PUPR

17. Trio fitria agus, Kabid Perindustrian Disperindag

18. Tengku Ruzain, Sekretaris Camat Rumbai Timur

19. Heni Puspita Dewi, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM

20. Ardiansyah, Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR.

21. Rendra Febrianto, Kabid Bina Marga Dinas PUPR

22. Dodi, Kabid Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Satpol PP

23. Herawati, Kabid Perdagangan Disperindag

24. Ferry Andriawan, Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR

25. Endrios Mahidin, Lurah Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya

26. Herma Yeni, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki

27. Miftah Farid, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tuah Madani

28. Sandi Risco Aji, Kasubag Umum RSD Madani

29. Muhammad Ikfan, Kasubag Umum Dispora.(rd)

Bidang Pelayanan, Pemko Pekanbaru-Pemkab Kepulauan Meranti Perkuat Kerja Sama.

Mon, 13 Apr 2026 11:23:29 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima kunjungan kerja Bupati Kepulauan Meranti Asmar bersama Wakil Bupati Muzamil di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (13/4/2026). Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut kerja sama antara Pemko Pekanbaru dan Pemkab Kepulauan Meranti.

Wali Kota Agung menjelaskan, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah dilakukan kedua daerah. Selanjutnya, kerja sama tersebut akan diimplementasikan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya. Kami telah menyepakati MoU. Hari ini dilanjutkan dengan pembahasan teknis melalui PKS antar OPD,” katanya.

Salah satu program yang akan diadopsi oleh Pemkab Kepulauan Meranti adalah percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Program ini dinilai sebagai inovasi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebelumnya, proses pengurusan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga dua tahun. Saat ini di Pekanbaru, proses tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan jam. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga membagikan inovasi layanan terpadu berbasis aplikasi “Pekanbaru Aman” yang terintegrasi dengan layanan darurat 112 dan didukung oleh tim reaksi cepat.

“Aplikasi ini akan kami serahkan secara menyeluruh, mulai dari kelembagaan, prosedur tetap, mekanisme, tahapan, hingga tata cara operasionalnya agar dapat langsung diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Agung.

Kerja sama kedua daerah juga mencakup sektor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah melalui pembentukan Lembaga Pengolahan Sampah (LPS), program daur ulang, serta sistem penanganan yang lebih terstruktur. Kerja sama ini bersifat timbal balik.

"Kami juga akan mempelajari potensi unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti sektor pariwisata, komoditas sagu, dan perikanan," sebut Agung.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemko Pekanbaru dalam berbagi inovasi pelayanan publik. Banyak hal yang dipelajari, termasuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan berbagai inovasi lainnya.

"Kami akan menindaklanjuti melalui koordinasi antar OPD," ucapnya. (Kominfo11/RD5)

Bangun Drainase Jalan Soekarno Hatta, Pemko Pekanbaru Koordinasi ke Pemprov Minta

Tue, 14 Apr 2026 10:19:59 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta pembangunan drainase di sepanjang Jalan Soekarno Hatta.

Pembangunan drainase menjadi salah satu upaya penanganan banjir di wilayah Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai. Saat ini di wilayah itu, tidak ada drainase jalan sehingga menyebabkan luapan air saat hujan deras turun.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengatakan bahwa pembuatan drainase di wilayah itu bukan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru, karena ruas jalan itu merupakan jalan nasional.

"Karena itu jalan nasional, kewenangan bukan di Pemko. Kita sudah beberapa kali menyampaikan melalui provinsi dan ke balai jalan untuk segera dianggarkan dan dibangun parit kiri kanan jalan," kata Markarius, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, banjir di kawasan Sidomulyo sudah terjadi sejak lama. Apalagi genangan banjir yang melanda wilayah itu sudah menimbulkan korban.

Pria bernama Aryadi Garsidi meninggal dunia setelah terseret arus parit yang meluap pasca hujan deras, Jumat (10/4/2026) kemarin.

"Parit jalan (Soekarno Hatta) tidak ada, sehingga airnya semua melimpah ke anak sungai yang melewati Sidomulyo itu. Solusinya harus dibuat drainase lagi, kiri kanan jalan harus ada drainase," jelas Markarius Anwar.

Ia menilai, kalau drainase jalan sudah dibangun dari Pasar Pagi Arengka hingga ke Perumahan Sidomulyo, maka itu akan mengurangi debit air yang biasanya masuk ke Perumahan Sidomulyo.

"Jadi ini perlu kolaborasi (penanganan banjir), kami mohon bantuan juga melalui bapak gubernur supaya bisa diteruskan ke Kementerian PU untuk pembangunan drainase jalan ini," pungkasnya. (Kominfo8/RD2)

Wawako Markarius Pastikan Pelaksanaan TKA SMP Berjalan Lancar di Pekanbaru.

Tue, 14 Apr 2026 10:17:29 +0700

PEKANBARU - Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch, memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP negeri dan swasta berjalan lancar.

"Pak wali (walikota) dan saya sudah meninjau langsung di sekolah berbeda. Alhamdulillah, sejauh pemantauan kami tidak ada masalah. Di semua sekolah kita berjalan dengan lancar," ucapnya, Selasa (14/4/2026).

Disampaikan Wawako Markarius, pelaksanaan TKA sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk mengukur capaian akademik peserta didik pada mata pelajaran tertentu sesuai kurikulum yang berlaku.

Diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara nasional, TKA SMP sendiri menggunakan sistem hybrid yang memadukan online dan offline.

"Jadi, TKA ini menggunakan sistem hybrid. Sistem offline dan online," ungkapnya.

"Setelah soal ujiannya di-download, itu langsung diisi dan di-save dulu di komputer secara offline. Jadi walaupun ada kendala jaringan, itu tidak ada masalah, tetap bisa bekerja," ulas Wawako Markarius.

Di samping sistem yang berjalan lancar, pengawasan terhadap pelaksanaan TKA juga dipastikan berjalan sesuai prosedur karena mendapat pengawasan secara ketat oleh guru pengawas dari sekolah berbeda.

"Kemudian juga ada pengawasan dari pusat secara online. Itu te-record semua sistem pelaksanaan ujiannya. Apapun yang terjadi selama pelaksanaan ujian, itu record nya secara digital. Jadi kita tidak bisa main-main," tutupnya. (kominfo6/rd3)

Walikota Agung Nugroho Launching Finalis Bujang Dara Pekanbaru 2026

Sat, 11 Apr 2026 10:14:51 +0700

PEKANBARU - riauerabaru.com - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho meresmikan Launching Finalis Bujang Dara Pekanbaru Tahun 2026 di Mall SKA Pekanbaru, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu (11/4/2026).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, dan jajaran Kepala Dinas di Lingkungan Pemko Pekanbaru, Forkopimda Pekanbaru, jajaran TP PKK Kota Pekanbaru, sponsorship Bujang Dara Pekanbaru serta disaksikan para pengunjung yang tampak antusias.

Dalam kesempatan itu, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Bujang Dara Kota Pekanbaru merupakan sosok penting untuk memperkenalkan wisata dan budaya di Kota Pekanbaru. Oleh karenanya, bukan hanya penampilan, Pemko Pekanbaru berharap finalis Bujang Dara Pekanbaru mempunyai kecerdasan dan wawasan yang luas untuk mengembangkan kebudayaan dan wisata di Pekanbaru.

"Kita sudah melihat langsung tahun lalu, kontribusi Bujang Dara Pekanbaru untuk memajukan wisata di Pekanbaru sangat besar. Sehingga berdampak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru," ujarnya.

Oleh karenanya, secara pribadi pihaknya bahkan akan memberikan hadiah tambahan bagi Juara 1 Bujang Dara Pekanbaru 2026 yang terpilih.

"Ketua TP PKK Pekanbaru juga sudah sepakat dengan saya, kita akan memberikan hadiah tambahan untuk Juara 1 Bujang Dara Pekanbaru 2026, berupa sepeda motor listrik. Untuk juara 2 dan 3 nanti akan kita pertimbangkan lagi," jelasnya.

Agung juga mengatakan Pemko Pekanbaru telah menjadwalkan agar pelaksanaan Grand Final Bujang Dara 2026 digelar bersamaan dengan Hari H Perayaan HUT Pekanbaru.

"Kita melihat launchingnya saja sudah meriah tahun ini, semoga grand finalnya nanti sukses dan lebih meriah," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata yang telah menyukseskan launching finalis Bujang Dara Pekanbaru 2026. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan sponsor dan kontribusi dalam penyelenggaraan acara ini.

"Selamat juga kepada 24 finalis bujang dan dara yang telah lolos menuju Grand Final. Alhamdulillah, tahun ini juga banyak yang berpartisipasi, ada 150 bujang dara dan terpilihlah 24 finalis setelah diseleksi. Bagi yang belum lolos seleksi tahun ini, mungkin belum waktunya dan jangan berkecil hati," pungkasnya. (Kominfo10/RD5)

Soroti Capaian dan Efisiensi Anggaran, Wabup Siak Paparkan LKPJ 2025 di DPRD.

Tue, 14 Apr 2026 21:00:27 +0700

Siak – riauerabaru.com - Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak yang berlangsung di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Selasa (14/4/2026).

Dalam penyampaiannya, Syamsurizal memaparkan berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa meskipun masa efektif pemerintahan bersama Bupati Siak baru berjalan sekitar enam bulan sejak dilantik pada 4 Juni 2025, komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik tetap menjadi prioritas utama.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya menjalankan roda pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

“Walaupun waktu pelaksanaan pemerintahan relatif singkat, kami tetap berkomitmen memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Syamsurizal di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Di sektor pengelolaan keuangan daerah, ia menjelaskan bahwa Pemkab Siak terus mendorong peningkatan kemandirian fiskal. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Strategi yang diterapkan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya menggali potensi-potensi baru yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah di masa mendatang.

Syamsurizal merinci bahwa target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,626 triliun. Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,241 triliun atau sekitar 85,32 persen.

Sementara itu, untuk Pendapatan Asli Daerah, realisasi yang dicapai sebesar Rp388 miliar atau 64,10 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan kinerja di sektor pendapatan daerah ke depan.

Di sisi belanja daerah, ia menjelaskan bahwa anggaran tahun 2025 disusun berbasis kinerja dengan fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Alokasi belanja diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

Rincian belanja tersebut mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non-pelayanan dasar, lima urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Namun demikian, Syamsurizal mengakui bahwa realisasi belanja dan transfer daerah belum sepenuhnya terserap secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian serta efisiensi anggaran.

“Kami melakukan langkah-langkah efisiensi agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran dan tidak mengganggu prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Siak sepanjang tahun 2025. Salah satu indikator yang menunjukkan tren positif adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat menjadi 5,87 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,37 persen.

Peningkatan ini dinilai sebagai hasil dari berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat sektor-sektor unggulan daerah.

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Siak juga mengalami penurunan. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,40 persen, turun 0,68 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,08 persen. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan hasil.

Indikator lainnya, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Siak mencapai 77,19, naik 0,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,52.

Syamsurizal menyebutkan bahwa capaian tersebut menempatkan Kabupaten Siak pada posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau, setelah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Siak,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan agar LKPJ yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan, kritik, serta saran yang konstruktif demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Kami sangat mengharapkan masukan dan pandangan dari DPRD Kabupaten Siak sebagai mitra strategis pemerintah daerah, agar ke depan kinerja pemerintahan dapat semakin baik,” katanya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak, Syarif, yang didampingi Wakil Ketua II Laiskar Jaya. Kegiatan itu juga dihadiri oleh 24 anggota DPRD Kabupaten Siak.

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak turut hadir, mulai dari pejabat eselon II dan III, instansi vertikal, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perwakilan Lembaga Adat Melayu Siak.

Suasana rapat berlangsung khidmat dan penuh perhatian, dengan para peserta mengikuti pemaparan LKPJ sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(rd)

Dari PGRI, Sekda Siak Mahadar Lepas 61 Jemaah Calon Haji.

Tue, 14 Apr 2026 21:04:55 +0700

SIAK - riauerabaru.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar melepas Jemaah Calon Haji (JCH) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Siak di Balairung Datuk Empat Suku Komplek Rumah Rakyat, Selasa (14/4/2026).

JCH PGRI yang dilepas sebanyak 61 jemaah, terdiri dari 31 jemaah perempuan dan 30 jemaah laki-laki. JCH PGRI dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Batam pada 4 Mei 2026 mendatang.

Sekda Mahadar melalui sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada JCH PGRI yang telah mendapatkan panggilan suci.

Menurutnya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 itu, sehingga kesempatan ini adalah kehormatan sekaligus amanah yang cukup besar.

"Dalam momentum halal-bihalal ini marilah kita saling memaafkan, membersihkan hati sekaligus mempererat silaturahmi diantara kita," ujarnya.

"Semoga dengan hati yang bersih dan ikhlas para JCH nantinya dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, lancar dan mendapatkan predikat haji yang mabrur," sambungnya.

Ketua PGRI Kabupaten Siak itu, juga berpesan kepada JCH PGRI untuk bersama-sama menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah, mematuhi aturan dan bimbingan dari petugas.

"Mari kita saling tolong-menolong menjaga kekompakan sesama jemaah, yang paling utama kami berharap bapak-ibu berada di tanah suci nanti tidak lupa mendoakan keluarga besar PGRI Siak. Khususnya saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji" ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kloter BTH 12 Embarkasi Batam, mewakili JCH PGRI Ahmad Hilal memohon doa agar diberi kekuatan, ketabahan dan kesabaran selama menjalankan ibadah haji. Dijaga dari amarah dan hal-hal yang merusak pahala, dan pulang dengan predikat haji yang mabrur.

"Insyaallah kami akan mendoakan bapak-ibu semua PGRI Kabupaten Siak, dan mudah-mudahan seluruh guru di Kabupaten Siak ini nantinya diberikan kesempatan untuk menatap ka'bah sampai di masjidil haram" ungkapnya.

Usai pelepasan, Sekda Siak menyerahkan cinderamata kepada para JCH yang akan berangkat, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah dan keluarga besar PGRI.(rd)

Bupati H. Zukri Berharap Tahun ini Pulau Mendol Sudah Nyala Listrik 24 Jam

Wed, 08 Apr 2026 15:25:18 +0700

PELALAWAN - riauerabaru.com - Harapan baru kini mulai menyala di Pulau Mendol. Wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses listrik, perlahan menuju perubahan besar. Melalui pembangunan kabel listrik bawah laut, impian masyarakat untuk menikmati listrik selama 24 jam bukan lagi sekadar angan, melainkan target nyata yang sedang diwujudkan.

Komitmen tersebut terlihat jelas dalam audiensi antara Bupati Pelalawan, H. Zukri, bersama pihak PLN. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memastikan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sangat dinantikan masyarakat Pulau Mendol.

Dalam kesempatan itu, Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman, mengungkapkan bahwa progres pembangunan kabel bawah laut telah mencapai sekitar 50 persen. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana.

“Untuk progres pemasangan kabel bawah laut menuju Pulau Mendol saat ini sudah mencapai 50 persen. Kita targetkan selesai pada bulan Mei 2026,” ujarnya optimistis.

Pembangunan kabel bawah laut ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Di baliknya, terdapat upaya besar untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat—akses listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Selama ini, warga Pulau Mendol harus berhadapan dengan keterbatasan pasokan listrik yang belum mampu menyala penuh selama 24 jam. Kondisi tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi.

Kini, dengan hadirnya solusi jangka panjang berupa jaringan kabel bawah laut, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih andal, stabil, dan merata.

Teknologi ini memungkinkan penyaluran energi dari daratan utama ke wilayah kepulauan tanpa terganggu oleh kondisi geografis yang selama ini menjadi tantangan utama.

Namun, di balik progres yang menggembirakan, terdapat berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan. Proses pemasangan kabel bawah laut sangat bergantung pada ketersediaan arus listrik sebagai sumber utama penyaluran energi.

Oleh karena itu, pihak PLN terus melakukan penyesuaian teknis secara cermat agar seluruh tahapan pengerjaan dapat berjalan lancar dan memenuhi standar keamanan serta kualitas. Dukungan penuh dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam percepatan proyek ini.

Bupati Pelalawan, Zukri, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kerja keras PLN dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, berkat keseriusan PLN untuk mewujudkan listrik menyala di Pulau Mendol selama 24 jam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar penerangan, kehadiran listrik 24 jam diyakini akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih luas, usaha kecil menengah memiliki peluang untuk tumbuh, sektor pendidikan semakin terbantu, dan layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan ini melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada hambatan berarti di lapangan, sehingga target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu.

Bagi masyarakat Pulau Mendol, progres yang telah mencapai setengah perjalanan ini menjadi simbol harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih terang, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Listrik yang menyala tanpa henti bukan hanya menghadirkan cahaya di malam hari, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan target penyelesaian pada Mei 2026 yang semakin dekat, langkah besar ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan PLN mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pulau Mendol pun bersiap menyambut era baru—era di mana listrik bukan lagi keterbatasan, melainkan kekuatan untuk berkembang. (Adv/diskom).

Bupati Zukri Berharap Agar Hilirisasi Produk RAPP Benar-benar Terealisasi di Pelalawan

Tue, 31 Mar 2026 14:50:30 +0700

PELALAWAN - riauerabaru.com - Bupati Zukri bersama Wakil Bupati Husni Tamrin menghadiri kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriyah yang ditaja oleh APRIL Group, bertempat di RGE Community Center Riau, Komplek Pangkalan Kerinci, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan, jajaran pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta manajemen PT RAPP.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pihak. Ia mengakui sebagai seorang pemimpin tidak luput dari kekurangan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Bupati juga mengungkapkan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri bersama seluruh unsur pemerintah dan pihak perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Zukri turut meminta dukungan dari APRIL Group, khususnya PT RAPP, dalam mendukung pembangunan daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja dan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, kami di Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mampu membangun kemandirian. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari manajemen APRIL Group.” ungkapnya.

Bupati menegaskan harapannya agar hilirisasi produk PT RAPP dapat diwujudkan di Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya memiliki mimpi agar hilirisasi produk RAPP benar-benar terealisasi di Pelalawan, seperti hilirisasi rayon maupun produk lainnya. Dengan begitu, ekonomi bergerak, masyarakat memiliki pendapatan, dan daya beli meningkat. Kita ingin perusahaan tumbuh dan masyarakat juga sejahtera.” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan visi menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai destinasi wisata unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendorong perputaran ekonomi daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui aplikasi “Klik Pelalawan” agar dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Kegiatan halal bihalal ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pelalawan.(rls)

Sudah Masuk Sidang Korupsi, KPK Didesak Beri Penjelasan Soal Uang Penggeledahan Rumdis SF. Hariyanto

Sat, 28 Mar 2026 20:52:46 +0700

PEKANBARU - riauerabaru.com - Penggeledahan rumah dinas (Rumdis) Plt. Gubernur Riau SF. Hariyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru memantik perhatian sejumlah kalangan. Lembaga DPW Satgasus KPK Tpikor Riau, Anto, meminta KPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik khususnya masyarakat Riau terkait temuan uang dollar dan rupiah di rumah dinas Plt Gubri tersebut guna menghindari munculnya persepsi negatif, terutama terkait dugaan politisasi penegakan hukum.

“Sebagai bagian dari sosial control masyarakat, kita mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Tapi penggeledahan terhadap rumah Plt. Gubernur Riau SF. Hariyanto yang menyita uang dollar dan rupiah perlu dilakukan secara proporsional dan transparan agar tidak memunculkan tafsir liar di kalangan masyarakat, Meski belum menyatakan keterlibatan langsung SF Hariyanto dalam kasus non aktf Gubernur Riau Abdul Wahid.” ujar Anto, Sekretaris DPW Riau Satgasus KPK Tipikor, Sabtu (28/3) di Pekanbaru.

KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan pengeledahan di rumah dinas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Senin (15/12/2025) lalu, terkait penyidikan kasus perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Meski belum menyatakan keterlibatan langsung SF Hariyanto dalam kasus tersebut, KPK menyatakan kemungkinan akan memanggil yang bersangkutan untuk pendalaman.

Anto menilai langkah penegakan hukum semacam ini harus dijalankan dengan hati-hati, mengingat posisi SF Hariyanto sebagai figur pengaruh di Riau yang dikenal banyak di informasikan terlibat berbagai kasus korupsi itu sendiri. Meski belum menyatakan keterlibatan langsung SF Hariyanto dalam kasus tersebut, namun tranparansi KPK dalam hasil pengeledahan tersebut sangat di tungu-tungu masyarakat Riau.

“Dalam Pengeledahan rumah dinas itu KPK menemukan dan menyita uang dolar Singapur dan Pecahan Rupiah, namun hinga saat ini KPK belum mengumumkan jumlah temuan dan keterlibatan siapa dalam temuan uang tersebut. uang sitaan tersebut di kemana perginya hinga saat ini tidak ada terkonfirmasi ke publik,"tegas Anto.

Bahkan ternyata dalam penggeledahan itu penyidik KPK selain membawa uang dolar asing daa rupiah juga dokumen-dokumen penting ikut disita di rumah Plt Gubri tersebut. namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi KPK dalam pengeledahan tersebut terkait barang sitaan.

"bahkan saat ini sudah masuk sidang ke dua pada Senin besok kasus non aktif Gubernur Riau di PN Tipikor Pekanbaru, dalam surat dakwaan jaksa KPK juga tidak ada mencantum hasil pengeledahan uang di rumah Dinas Plt Gubernur Riau tersebut. untuk apa dan kemana uang temuan itu,"jelas anto seraya mengakhiri.(rd).

Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Kuansing Prioritaskan UHC, Jamelah dan Home Care

Fri, 13 Mar 2026 12:11:42 +0700

KUANSING – riauerabaru.com - Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kini memprioritaskan berbagai program pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, salah satunya melalui program Universal Health Coverage (UHC) atau layanan berobat gratis bagi warga.

Menurut Suhardiman, program UHC menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya. Dengan program ini, masyarakat Kuansing dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Selain layanan berobat gratis, Pemkab Kuansing juga menghadirkan program Jemput Antar Ibu Melahirkan (Jamelah). Program ini memberikan kemudahan bagi ibu hamil yang membutuhkan bantuan transportasi menuju fasilitas kesehatan saat akan melahirkan, sehingga dapat meminimalisir risiko keterlambatan penanganan medis.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menjalankan program Home Care, yakni pelayanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah masyarakat. Melalui program ini, tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis kepada warga yang membutuhkan perawatan namun memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan.

Suhardiman menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya program UHC, Jamelah, dan Home Care, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan terus meningkat. -(adv/diskom).

Wabup Kuansing H. Muklisin Serap Aspirasi Warga Sekaligus Salurkan Bantuan

Thu, 12 Mar 2026 12:09:43 +0700

KUANSING – riauerabaru.com – Wakil Bupati Kuantan Singingi H Muklisin menghadiri Safari Ramadhan Pemkab Kuansing di Masjid Taqwa, Desa Pulau Lancang, Kecamatan Benai, Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan berbagai bantuan sosial.

Dalam arahannya, Muklisin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya semaksimal mungkin membangun daerah agar mampu sejajar dengan kabupaten lain, meskipun di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Menurutnya, pembangunan daerah tetap menjadi prioritas, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan fisik.

“Kita akan terus berupaya membangun Kabupaten Kuansing, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun pembangunan fisik, walaupun saat ini kondisi keuangan daerah masih terbatas,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga tengah membangun program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, sekolah tersebut akan menampung anak-anak yang orang tuanya tidak mampu melanjutkan pendidikan, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

Menanggapi aspirasi Camat Benai terkait rencana pembangunan Jembatan Tanjung Simandolak, Muklisin meminta pihak kecamatan menyiapkan proposal agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Terkait pembangunan jembatan tersebut, silakan Pak Camat membuat proposalnya. Nanti akan kita upayakan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Pada kesempatan itu, Muklisin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama menjalankan roda pemerintahan masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya berkenan di hati masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kami memohon maaf apabila dalam menjalankan roda pemerintahan masih ada kebijakan yang kurang berkenan bagi masyarakat Kuantan Singingi,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain ST MT serta Tim Safari Ramadhan Pemkab Kuansing yang terdiri dari staf ahli, asisten, kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing dan unsur Forkopimcam Kecamatan Benai.

Usai kegiatan, Tim Safari Ramadhan Pemkab Kuansing juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya bantuan satu unit rumah layak huni dari Baznas Kuansing senilai Rp55 juta, bantuan untuk 30 orang lanjut usia senilai Rp18,9 juta, bantuan iftar Ramadhan bagi 50 penerima senilai Rp17,5 juta, bantuan bagi tiga penyandang disabilitas senilai Rp1,5 juta, serta bantuan anak yatim sebesar Rp2 juta dari Masjid Agung Ar Raudhah Kuantan Singingi. -(adv/diskom).

Bupati Dr H Suhardiman Amby, MM Sambut Safari Ramadhan Pemprov Riau di Kuansing

Thu, 12 Mar 2026 12:06:30 +0700

KUANSING – riauerabaru.com - Bupati Kuantan Singingi, Dr H Suhardiman Amby, MM, menyambut kedatangan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Riau di Masjid Agung Ar-Raudhah, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kamis (12/3/2026) malam.
Sebelum kegiatan Safari Ramadan, Bupati Suhardiman Amby juga menghadiri acara buka puasa bersama Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, M.Si, beserta rombongan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Suhardiman Amby menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan Safari Ramadan yang menjadi ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Provinsi Riau ke Kabupaten Kuantan Singingi, terlebih dalam rangka meninjau kesiapan daerah tersebut sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.

“Terima kasih atas kunjungan Tim Safari Ramadan Pemprov Riau ke Kuansing. Apalagi saat ini kami tengah mematangkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau 2026,” ujar Suhardiman.

Sementara itu, Zulkifli Syukur menegaskan bahwa kunjungan Tim Safari Ramadan ke Kuantan Singingi juga bertujuan memastikan seluruh persiapan pelaksanaan MTQ berjalan optimal.

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi perhatian utama di antaranya pembangunan astaka sebagai panggung utama MTQ, serta penataan kawasan pendukung di sekitar lokasi kegiatan.

“Pemprov Riau terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar seluruh persiapan MTQ dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana,” ungkapnya.Dia menambahkan, pelaksanaan MTQ Provinsi Riau Tahun 2026 di Kuansing diproyeksikan menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar di daerah tersebut. Selain menjadi ajang syiar Al-Qur’an, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kabag Kesra Setdaprov Riau, serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya Asisten dr Fahdiansyah, SpOG, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. (Adv/diskom)

OPD Kuansing Dampingi Pemprov Riau Tinjau Kesiapan Lokasi MTQ Provinsi

Thu, 12 Mar 2026 12:03:19 +0700

KUANSIANG – riauerabaru.com – Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) pada Juni mendatang mulai dimatangkan.
Pemerintah Provinsi Riau turun langsung meninjau kesiapan lokasi utama kegiatan di kawasan Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kamis (12/3/2026).

Peninjauan dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur, M.Si, yang didampingi Asisten III Setda Kuansing Drs Azhar Ali, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Syukur menjelaskan bahwa kunjungan itu bertujuan memastikan seluruh persiapan MTQ berjalan optimal, terutama terkait pembangunan astaka sebagai panggung utama kegiatan.

Menurutnya, tim juga meninjau langsung penataan area pendukung lainnya, termasuk lokasi stand untuk kabupaten/kota peserta serta kesiapan penginapan bagi para qori dan qoriah yang akan mengikuti perlombaan.

“Hari ini kami meliat langsung lokasi astaka untuk memastikan posisi dan arah pembangunannya. Selain itu, kami juga meninjau rencana lokasi stand kabupaten/kota serta kesiapan penginapan bagi qori dan qoriah nantinya,” katanya.

Dikatakannya, peninjauan ini menjadi langkah penting agar pelaksanaan MTQ Provinsi Riau di Kuansing dapat berlangsung lancar, tertata dengan baik, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta dan tamu yang hadir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kabag Kesra Setdaprov Riau, serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kuansing, di antaranya Kepala Dinas Kominfoss Kuansing, Kepala Dinas Perkimtan, Kabag Kesra, dan Kabag Umum.

MTQ Provinsi Riau Tahun 2026 di Kuantan Singingi diproyeksikan menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar di daerah tersebut. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al Quran sekaligus mempererat ukhuwah antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. - (adv/diskom)

Pemkab Kuansing Matangkan Persiapan Pawai Takbir dan Salat Idul Fitri 1447 H

Thu, 12 Mar 2026 11:59:50 +0700

KUANSIANG – riauerabaru.com – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat persiapan pelaksanaan pawai takbir dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat dipimpin Bupati Kuantan Singingi yang diwakili Asisten III Setda Kuansing Drs Azhar di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kamis (12/3/2026).

Dalam arahannya, Asisten III Drs Azhar menyampaikan bahwa pawai takbir merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menyemarakkan malam Idul Fitri sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan pawai takbir harus berjalan tertib, aman, serta tetap mengutamakan keselamatan para peserta dan masyarakat.

“Peserta pawai takbir nantinya akan melibatkan masjid dan mushalla yang ada di wilayah Kota Teluk Kuantan. Namun demi menjaga keamanan dan keselamatan, maka perlu dilakukan rapat teknis terkait pelaksanaannya,” ujar Azhar.

Selain membahas pawai takbir, rapat tersebut juga membahas rencana pelaksanaan Salat Idul Fitri 1447 H tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk waktu pelaksanaan, pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama melalui Badan Hisab dan Rukyat.

Sementara itu, lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri direncanakan dipusatkan di Lapangan Limuno Teluk Kuantan, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta dukungan layanan kesehatan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Turut hadir dalam rapat tersebut Camat Kuantan Tengah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kuansing, Dinas Kesehatan, Polres Kuantan Singingi, Dinas Perhubungan, Kodim, serta pengurus PHBI Kabupaten Kuantan Singingi.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi sehingga pelaksanaan pawai takbir dan Salat Idul Fitri 1447 H di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berlangsung dengan lancar, aman dan khidmat. -adv/diskom)

Safari Ramadhan di Sukamaju, Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM Jemput Aspirasi Warga

Sat, 14 Mar 2026 11:57:57 +0700

KUANSING – riauerabaru.com – Bupati Kuantan Singingi, Dr H Suhardiman Amby MM, kembali menjemput langsung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadan yang digelar di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Selasa (10/3/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai mendesak untuk kebutuhan warga setempat.

Kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disambut tokoh masyarakat Kiyai H Sukiman, Camat Singingi Hilir Ns Andhy Syamsul S.Kep, unsur Forkopimcam seperti Kapolsek dan Danramil Singingi Hilir, serta masyarakat setempat.

Bupati Suhardiman hadir bersama Ketua TP PKK Kuansing Hj Yulia Herma Suhardiman, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen ST MSi, serta sejumlah kepala OPD. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan berbagai bantuan untuk Kecamatan Singingi Hilir dan Desa Sukamaju.

Dalam arahannya, Suhardiman menegaskan bahwa daerah yang memiliki realisasi pajak tinggi akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

“Di tengah keterbatasan anggaran, daerah yang realisasi pajaknya besar tentu akan kita perhatikan. Dana pembangunan akan kita alokasikan kembali ke kecamatan tersebut. Jika Singingi Hilir raihan pajaknya besar, maka dananya akan kembali ke Singingi Hilir,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyinggung persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Menurutnya, izin operasional PT Wanasari saat ini sedang diusulkan untuk dicabut karena dinilai sering menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Terkait kondisi salah satu Sekolah Dasar di Desa Sungai Paku yang dilaporkan mengalami kerusakan, Suhardiman langsung meminta Dinas Pendidikan untuk segera meninjau lokasi dan melakukan perbaikan.

“Segera ditinjau oleh Dinas Pendidikan. Jika memang rusak, segera kita lakukan perbaikan,” ujarnya.

Dia menegaskan, kegiatan Safari Ramadan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Camat Singingi Hilir Ns Andhy Syamsul S.Kep menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya siap mendukung apabila jalan alternatif yang melewati Singingi Hilir ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan harapan besar masyarakat karena akan sangat membantu konektivitas wilayah.

“Masyarakat Singingi Hilir siap mendukung jika jalan alternatif yang melewati wilayah ini dijadikan jalan provinsi. Ini memang sudah lama menjadi dambaan masyarakat,” kata Andhy.

Dia juga menyebutkan bahwa masyarakat Singingi Hilir selama ini tergolong taat pajak dan realisasinya termasuk yang terbaik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Di akhir penyampaiannya, Andhy menegaskan pihaknya siap mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Kuansing, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berbagai program pembangunan lainnya.
Menanggapi usulan pembangunan jalan di Sukamaju, Bupati Suhardiman meminta Dinas PUPR segera melakukan peninjauan.

“Usulan jalan di Sukamaju ini akan segera ditinjau oleh Dinas PUPR. InsyaAllah jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan, akan segera kita bangun,” tutupnya.(adv/dismkom)

Buka Puasa Bersama JMSI Riau, Suhardiman Amby Resmi di Depak sebagai Dewan Pakar

Sat, 14 Mar 2026 11:55:09 +0700

KUANSING - merahputihterkini.com – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau, Dheni Kurnia, mengaku tersanjung atas kehadiran Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby, yang kini bergabung sebagai Dewan Pakar JMSI Riau. Hal itu disampaikan Dheni saat acara buka puasa bersama JMSI Riau di Pekanbaru yang dihadiri puluhan pengurus JMSI tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Riau.

Menurutnya, bergabungnya Suhardiman Amby menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar JMSI Riau.

“Kami merasa tersanjung dengan kehadiran Pak Bupati H Suhardiman Amby yang kini bergabung sebagai Dewan Pakar JMSI Riau. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar JMSI,” ujar Dheni.

Dikatakannya, saat ini jumlah anggota JMSI Riau telah mencapai sekitar 190 perusahaan media yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Kegiatan silaturahmi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Dewan Penasehat JMSI Riau Fahrinas MA Jabar dan Syapriadi, Wakil Ketua JMSI Riau A Aris Abeba, serta perwakilan manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Budi Firmansyah. Hadir pula manajemen Tribun Pekanbaru, Purnomo.

Dalam kesempatan itu, Budi Firmansyah dari manajemen RAPP mengapresiasi kegiatan silaturahmi yang digelar JMSI Riau. Menurutnya, media dan jurnalis memiliki peran besar sebagai mitra strategis perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Peran media dan jurnalis sangat besar sebagai mitra dalam mendukung perkembangan dan eksistensi perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby, menegaskan bahwa media, khususnya yang tergabung dalam JMSI, memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat.

Menurutnya, kontribusi media sangat terasa bagi Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya dalam mempopulerkan tradisi budaya Pacu Jalur yang kini semakin dikenal luas.

“Peran media sangat besar bagi Kuansing. Salah satunya membuat Pacu Jalur menjadi viral dan semakin dikenal luas,” kata Suhardiman.

Dia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang direncanakan digelar pada 26 Juni mendatang.

Karena itu, dia berharap dukungan media, khususnya JMSI Riau, untuk ikut menyukseskan serta mempublikasikan perhelatan tersebut kepada masyarakat luas. -{adv/diskom)

Sinergi TNI Polri dan Pemda dalam Percepat Pembangunan Desa di Kuansing

Thu, 12 Mar 2026 11:52:37 +0700

KUANSING - riauerabaru.com – Kekompakan antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri kembali terlihat dalam penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Rabu (11/3/2026).

Upacara penutupan berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan serta Bupati Kuantan Singingi Dr H Suhardiman Amby.

Dalam amanatnya, Pangdam Agus Hadi Waluyo menyampaikan bahwa program TMMD merupakan wujud operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di desa,” ujarnya

Selama pelaksanaan TMMD ke-127, berbagai kegiatan pembangunan berhasil diselesaikan, baik fisik maupun nonfisik.
Pembangunan fisik meliputi pembangunan rumah layak huni serta perbaikan jalan desa. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi Dr H Suhardiman Amby menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas kerja sama yang terjalin dalam menyukseskan program pembangunan desa melalui TMMD.

Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan melalui program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

“Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas kolaborasi yang terbangun. Pembangunan fisik maupun nonfisik dari program TMMD ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Bupati berharap seluruh hasil pembangunan dari program TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta memperlancar aktivitas ekonomi desa.

“Dengan berakhirnya TMMD ke-127 ini, kami berharap kerja sama antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah,” tuturnya.

Upacara penutupan TMMD ke-127 ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak TNI kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta peninjauan langsung lokasi pembangunan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuansing, Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing, jajaran Polda Riau, serta masyarakat yang menerima bantuan tali asih dari program TMMD. -(adv/diskom)